Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta menyampaikan bahwa kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan ini dalam rangka Kunker tersebut dilaksanakan dalam rangka rangka tindak Lanjut atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK RI Semester II tahun 2020 sebagai bentuk
Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta menyampaikan bahwa kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan ini dalam rangka Kunker tersebut dilaksanakan dalam rangka rangka tindak Lanjut atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK RI Semester II tahun 2020 sebagai bentuk
implementasi dan tanggung jawab DPD RI dalam pengawasan penggunanaan APBN. Pada kesempatan ini Senator asal Maluku yang mewakili Komite IV DPD RI ini juga menyampaikan apresiasi pada capaian opini atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan yang sejak IHPS I tahun 2018 hingga IHPS I tahun 2020, selalu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Peningkatan capaian opini atas LKPD tentunya harus seiring sejalan dengan peningkatan kualitas tata kelola keuangan di Pemerintah Daerah, dan masih diperlukan kerja keras bagi pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kualitas
laporan keuangan agar memperoleh opini terbaik” pesan Novita dalam sambutannya.
Ajiep Padindang, selaku tuan rumah menyoroti utang pemerintah pusat ke pemda, termasuk DBH (Penyaluran yang tidak sesuai). Ajiep menanyakan, Apakah BPK melalkukan pemeriksaan terkait hal tsb? Selain itu, Ajiep juga menyoroti banyaknya tunggakan insentif bagi Nakes di tahun 2020 yang masih belum dibayarkan, bahkan nakes nya sudah meninggal.Oleh karena
Ajiep Padindang, selaku tuan rumah menyoroti utang pemerintah pusat ke pemda, termasuk DBH (Penyaluran yang tidak sesuai). Ajiep menanyakan, Apakah BPK melalkukan pemeriksaan terkait hal tsb? Selain itu, Ajiep juga menyoroti banyaknya tunggakan insentif bagi Nakes di tahun 2020 yang masih belum dibayarkan, bahkan nakes nya sudah meninggal.Oleh karena
itu di akhir pernyataanya, Ajiep titip kepada BPK agar melakukan pemeriksaan atas dana tunjangan nakes di provinsi Sulsel yang belum dibayarkan.
Ajbar, Senator asal Sulbar menyampaikan adanya keresahan Pemda mengenai tidak adanya standar harga untuk pengadaan barang/jasa terkait penanganan Covid di masa pandemi. “Yang ditakutkan adalah bahwa standar BPK berbeda dengan Pemda. Misal: terjadi pembelian APD yang harganya mahal sekali (di saat awal2 pandemi), masker bisa berharga ratusan ribu, namun Ketika pemeriksaan BPK menggunakan standar harga Ketika harga sdh normal (#)
